Yuk Update Info Terupdate seputar Berita, Keuangan, Teknologi, Entertaimnet, Olahraga, serta Lifestyle
Related Articles
Jakarta, YukUpdate – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat yang dikirimkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait isu kudeta di Partai Berlambang Mercy tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
Diungkapkan Pratikno sudah menerima surat yang dikirim oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa hari lalu.
“Iya benar, kami telah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden,” ujarnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/1/2021).
Ia menegaskan, pihaknya telah menerima surat terkait gejolak dalam internal Partai Demokrat itu.
“Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat.”
“Jadi kami sudah menerima surat itu,” jelas Pratikno.
Namun, pihak istana tidak akan menanggapi surat yang dikirim oleh AHY tersebut.
Sebab, surat yang dikirim itu berisi permasalahan internal Partai Demokrat.
“Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut.”
“Karena itu adalah perihal dinamika internal partai,” ungkapnya.
“Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat, yang semuanya sudah diatur di dalam ADRT,” lanjut Pratikno.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Hak presiden untuk menjawab atau tidak. (tapi) Partai Demokrat sangat menyayangkan,” ujar Syarief Hasan saat dihubungi, Jakarta, Kamis (4/2/2021).
Sementara itu, politikus Demokrat Rachland Nashidik menyebut persoalan rencana pengambilalihan paksa atau kudeta AHY, turut menjadi persoalan pemerintah karena adanya peran Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan.
“Pak Pratik, Pak Moeldoko itu orang istana, anak buah Presiden Jokowi, bukan internal Partai Demokrat,” tulis Rachland dalam akun Twitternya.
“Begini saja. Kami urus masalah internal kami dengan kader-kader itu. Pak Jokowi urus masalah “internal” Istana dengan Pak Moeldoko. Perlu dicegah impresi publik bahwa perilaku politik buruk yang berhasil kami bongkar itu adalah hal yang diizinkan Presiden,” tulis Rachland.
Bukan urusan internal semata
Persoalan rencana pengambilalihan paksa atau kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat disebut bukan hanya persoalan internal saja, karena diduga melibatkan pejabat negara.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng, menyikapi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak membalas surat AHY.
“Ini bukan urusan internal partai semata. Ada masalah internal partai, itu akan diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan internal partai sesuai AD/ART, tapi ada urusan elemen kekuasaan ini yang menjadi anak buah presiden,” ujar Andi saat dihubungi, Jakarta, Kamis (4/2/2021).
“Oh tidak benar kata pak Moeldoko, semuanya tidak benar. Saya sih berharap mudah-mudahan tidak benar ada restu dari istana dan segala macem (terkait rencana kudeta),” sambung Andi.
Namun, Andi menyebut Presiden Jokowi memiliki hak untuk tidak menjawab surat tersebut, meski isi surat itu hanya untuk mengklarifikasi keterlibatan pejabat negara berdasarkan keterangan yang diterima DPP Demokrat.
“Ini kan pada kepentingan pak Jokowi sendiri untuk menjawab, karena mengetahui klarifikasi bagaimana urusan pak Moeldoko ini. Tapi kalau presiden tidak merasa tidak perlu menjawab, ya tidak apa-apa,” papar Andi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak akan menanggapi surat dari Ketua Umum Demokrat AHY yang meminta klarifikasi adanya gerakan kudeta partai Demokrat yang melibatkan orang di lingkaran Istana.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dalam video yang diterima Tribunnews.com, Kamis, (4/2/2021).
“Kami tidak perlu menjawab surat tersebut,” kata Pratikno.
Alasannya menurut dia, masalah tersebut merupakan masalah internal partai Demokrat. Mekanisme penyelesaian masalah tersebut telah diatur dalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
“Karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Perihal rumah tangga internal partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur didalam AD/ART,” katanya.
Pratikno membenarkan bahwa AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan partai tersebut. Surat diantarkan langsung oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa.
“Iya benar kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada bapak presiden, diantar langsung oleh pak Sekjen Partai Demokrat,” katanya.
Pengamat politik Muhammad Qodari turut menanggapi ramainya isu pengambilalihan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Qodari menilai, ada beberapa alasan yang membuat upaya pengambilahihan kepemimpinan di Partai Demokrat.
Menurutnya, hal itu terjadi karena ketidakpercayaan beberapa kader terhadap kepemimpinan AHY.
Terlebih adanya perbedaan sosok AHY dengan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Direktur Eksekutif Indo Barometer ini mengatakan, popularitas AHY berbeda jauh dengan SBY.
Padahal, AHY merupakan sosok yang disiapkan oleh SBY.
Tetapi dalam pencapaian dan popularitasnya, masih kalah jauh dari ayahnya.
“Memang AHY muncul suaranya di survey, tapi kan angkanya jauh jika dibandingkan dengan SBY,” katanya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/2/2021).
Popularitas SBY, kata Qodari, cukup tinggi pada tahun 2002-2004.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pesan kepada rakyat Indonesia dalam peringatan HUT Ke-75 RI. (Istimewa)
Sehingga, pada saat itu, SBY dapat membawa Partai Demokrat menjadi pemenang pilpres.
Kondisi itu pun akhirnya berlanjut hingga tahun 2009.
“Nah AHY bukan SBY. Ya memang tentara, tapi dari segi pengalaman, usia, penerimaan publik, jauh dibawah SBY,” kata Qodari.
Keresahan sekelompok kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY tersebut, lanjut Qodari juga dipengaruhi oleh dua hal.
Baca juga: Demokrat Nyatakan 100 Persen Tetap Solid Bersama AHY
Pertama, kegagalan AHY pada kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam.
Kedua, AHY gagal menjadi cawapres di Pilpres 2019 lalu.
“Nah AHY yang terjadi justru dua kali gagal. Yang pertama gagal di arena pertarungan, yang kedua, gagal masuk arena.”
“Sebagian kader itu meragukan, bahwa AHY bisa mendongkrak suara Partai Demokrat,” ujar Qodari
Menurutnya, ada ketidakpercayaan kader terhadap AHY, yang dikhawatirkan justru akan membawa perolehan suara Demokrat melorot pada pemilu 2024 mendatang.
Sehingga, para kader tersebut hendak mencalonkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru.
Oleh karena itu, ia menyarankan, agar Partai Demokrat fokus melakukan penguatan organisasi.
Ia menyebut Partai Demokrat tidak perlu mencari sosok pemimpin yang superstar seperti SBY atau AHY.
“Tapi butuh seseorang (pemimpin) yang lebih berkonsentrasi pada penguatan-penguatan institusi.”
“Sehingga nanti partainya lebih awet, lebih permanen. Karena popular individu itu lebuh cepat naik dan turun,” tururnya
Sumber : Tribun News
