Yuk Update Info Terupdate seputar Berita, Keuangan, Teknologi, Entertaimnet, Olahraga, serta Lifestyle
Related Articles
Jakarta, YukUpdate – Tahun depan pemerintah menargetkan dapat memvaksinasi 160 juta-190 juta penduduk Indonesia dengan vaksin Covid-19, baik vaksin dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun vaksin swasta. Namun kebutuhan pendanaan untuk vaksinasi ini juga tak bisa dibilang sedikit.
Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan jika diasumsikan harga vaksin US$ 15/dosis dan tiap orang membutuhkan dua dosis, kebutuhan dananya akan mencapai US$ 4,5 miliar (Rp 65,70 triliun, asumsi kurs Rp 14.600/US$) untuk vaksinasi seluruh penduduk Indonesia.
“Kalau harganya US$ 15 dolar per vaksin jadi berapa, anggap 300 juta kali US$ 15 udah US$ 4,5 miliar kebutuhan dananya,” kata Erick dalam di acara Kumparan To The Point, Jumat (7/8/2020).
Dia mengatakan, jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan alat suntik dengan jumlah yang sama dan biaya tenaga medis yang akan melakukan vaksinasinya nanti. Belum lagi untuk pembayaran vaksin kepada pemilik hak paten, yakni Sinovac.
Erick menjelaskan, pemerintah sudah melakukan pembahasan anggaran untuk vaksinasi ini. Ketersediaan dana yang saat ini masih ada yakni di Kementerian Kesehatan yang masih ada sehingga separohnya akan dianggarkan untuk biaya pembayaran down payment vaksin kepada pemilik paten.
Pemerintah menargetkan vaksinasi ini akan dimulai pada Januari-Februari 2020 dengan target sebanyak 30 juta-40 juta vaksin kepada penduduk Indonesia. Pertimbangan ini mengingat kemampuan imunisasi dalam negeri hanya bisa mencapai 40 juta per tahun.
Erick menegaskan, vaksin beredar nantinya tak hanya akan mengandalkan vaksin dari PT Bio Farma (Persero) saja, namun pemerintah juga memperhitungkan vaksin swasta, seperti yang akan diproduksi oleh PT Kalbe Farma Tbk (KLBF).
Sehingga dengan kemampuan produksi Bio Farma yang sebanyak 250 juta dosis vaksin per tahun ditambah dengan Kalbe akan dapat memenuhi kebutuhan vaksin se-Indonesia.
Sejalan dengan itu pemerintah juga akan mengupayakan peningkatan kapasitas imunisasi dengan menggabungkan kemampuan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TNI/Polri serta PMI. Penggabungan ini dilakukan untuk mengejar kemampuan imunisasi hingga 320 juta-380 juta di tahun yang sama.
“Harus setahun, kalau ga kan lama lagi ekonominya. Udah gitu, amit-amit, kalau penyakitnya mutasi, kita bisa ga kekejar,” imbuhnya.
Namun demikian, hingga saat ini belum dipastikan cara imunisasi yang paling efektif untuk dilakukan pemerintah pun juga belum ditetapkan siapa dan wilayah mana yang akan menjadi prioritas nantinya. Namun Erick menegaskan bahwa seluruh penduduk Indonesia harus mendapatkan vaksin.
“Itu yang masih deg-degan juga, bayangin kapasitas 40 juta harus [ditingkatkan jadi] 320-380 juta,” kata dia.
Selain vaksin, hal penting lainnya yang juga sangat penting adalah ketersediaan jarum suntik untuk alat imunisasi. Dari pelat merah, PT Indofarma Tbk (INAF) telah meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 100 juta jarum suntik per tahun. Kebutuhan ini juga nantinya akan dipenuhi dari produksi swasta.
“Jadi ini program pemerintah. Saya rasa takutnya nanti kalau dibebaskan, kaya dan miskin ada lagi dong, nanti yang kaya duluan dong disuntik karena pada bayar duluan. Kan ga bisa seperti itu,” ungkapnya.
Sumber : CNBC
